" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
" />
Konsolidasi Elit makin kokoh, kabinet Jokowi sudah terbentuk, ‘pertikaian’ selama pemilupun telah dicairkan; ekploitasi sumber daya alam –demi segelintir orang–akan semakin massif, liberalisasi ekonomi terus berjalan, perampasan tanah rakyat demi investor menjadi menu sehari-hari, upah murah dan sistem kerja outsourcing demi investor juga menjadi menu harian; semuanya akan dinaungi dengan stabilitas politik–jangan demo, jangan unjuk rasa; aparat telah disiagakan.
Hanya ada satu jalan keluar; konsolidasi Gerakan Rakyat; Konsolidasi yang tidak lagi sebatas momentum pendek, yang tidak lagi hanya sebatas sektoral, yang tidak lagi sebatas menjadi kekuatan penekan tanpa orientasi perombakan kekuasaan politik negara; Konsolidasi Gerakan yang sepadan dengan Konsolidasi Elit adalah Pembangunan Partai Persatuan Gerakan Rakyat;
Ya, Partai Politik Rakyat–dengan programnya adalah penyelamatan kekayaan alam dan lingkungan, membangun industri nasional yang dibutuhkan rakyat –oleh karena itu harus di bawah kontrol rakyat—menghapus hutang luar negeri yang selama ini dijadikan alat negara maju untuk mendikte kepentingannya; Melakukan nasionalisasi terhadap sektor2 vital–merombak berbagai kontrak karya yang selama ini merugikan rakyat; Menyediakan pendidikan gratis sampai universitas, juga kesehatan gratis untuk semua rakyat, semua jenis penyakit–dengan alokasi anggaran yang cukup, hasil dari nasionalisasi–perombakan kontrak karya dan penghapusan hutang luar negeri; Menjamin kesediaan pangan yang murah–subsidi untuk kaum tani diperbesar, juga penyediaan lahan dan teknologi dalam pertanian kolektif. Perumahan murah dan massal dan layak, harus dibangun, tak boleh lagi rakyat Indonesia tinggal di kolong jembatan, di jalan-jalan, di perkampungan kumuh.
Kenaikan Upah buruh secara signifikan tak bisa ditunda-tunda, dan secara tegas, pemberlakuan sistem kerja Oustsourcing–magang harus dihapuskan, serta jaminan bekerja secara permanen.
Partai Politik Rakyatpun, berjuang untuk memastikan jaminan sepenuhnya atas hak demokratis rakyat; hak referendum, hak memilih pejaba publik secara langsung, hak mencabut pejabat dari jabatannya, hak berorganisasi-berserikat, hak mogok dan berunjuk rasa, hak berpendapat secara bebas—artinya semua UU atau peraturan yang membatasi hak-hak demokratis rakyat, harus diganti.
Dan tentu saja, pendekatan Militeristik tidak dibenarkan oleh Partai Rakyat; kekuatan militer harus sepenuhnya diabdikan untuk membela rakyat–bukan pemodal seperti sekarang ini. Semua penjahat HAM yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, harus diadili–dan semua kejahatan kemanusian masa lalu, harus dibongkar agar tidak terulang kembali di masa depan.
Juga memperjuangkan secara sungguh sungguh kepentingan kaum perempuan–melawan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang, memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak perempuan.
Terhadap kaum minoritas–yang selama ini mendapatkan diskriminasi–Partai Rakyatpun penting untuk menunjukan pembelaannya; kelompok minoritas agama, kelompok minoritas gender, kelompok minoritas lainnya.
Dan kepada rakyat Papua–yang terus menerus di jajah dari Rezim satu ke rezim lainnya–Partai Rakyat juga ditagih tanggung jawab politiknya; memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat papua, memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua.
2019, Akankah hadir Partai Rakyat untuk menjadi alat politik rakyat memperjuangkan kepentingannya, atau seperti pemilu yang lalu lalu, yang bertarung hanylah partai elit dan rakyat ‘dipaksa’ memilih yang ‘busuk’ diantara yang terbusuk
Masa depan rakyat, masa depan Indonesia, ditentukan dari keberanian pimpinan-pimpinan gerakan rakyat untuk mengambil perjuangan politik–membangun partai politik rakyat dan bertarung sekuat-kuatnya dalam segala lini melawan cengkraman kapitalisme.
Budi Wardoyo* (Tawaran Gagasan Terbuka )
Sekian.
Tebet, 26 Oktober 2014
(Pasca Pengumuman Kabinet Jokowi)
*Sekretaris Politik Rakyat
Sumber: http://politikrakyat.com/
0 komentar:
Posting Komentar