LAPORAN SITUASI DAERAH KOTA PAREPARE

LAPORAN SITUASI DAERAH KOTA PAREPARE

Salam pelopor, salam perjuangan !

Salam perjuangan buat kawan-kawan dimanapun berada, semoga aktivitas kita semua senantiasa berbuah perubahan besar bagi diri pribadi, organisasi dan bangsa kita tentunya. Perihal perkembangan pembangunan organisasi Nasional yang kita coba bangun bersama yaitu SGMK (Sentra Gerakan Muda Kerakyatan) maka perlu kiranya kami (GPMD-Gerakan perjuangan Mahasiswa Demokratik Parepare) yang notabenenya bagian dari SGMK selalu bersikap progresif dan revolusioner dengan ikut membangun secara kolektif Organisasi nasional yang kita mimpikan bersama.Dengan memberikan informasi seputar situasi daerah dan kondisi GPMD Parepare yang semoga dapat menjadi sumbansi data sehingga kedepannya kita mampu melakukan pembacaan tentang arah gerakan perjuangan yang harus kita lakukan secara nasional dan daerah masing-masing organisasi yang tergabung dalam SGMK

Setelah melakukan pertemuan kemarian, Kita pastinya telah ketahui bersama bahwa dalam membangun suatu hal yang simplepun pastinya akan menuai masalah apa lagi ketika kita mencoba membangun sesuatu yang begitu besar dengan dampak yang besar pula. Itulah dialektika yang kita yakini bersama, bahwa dalam pembangunan SGMK ini pastinya banyak memperlihatkan kemajuan bahkan kemunduran dalam proses pembangunannya. Namun kita pastinya selalu berharap bahwa dengan Dinamika pembangunan seperti ini semoga mampu memberikan semangat baru untuk tetap berada di garis massa dan tetap melanjutkan perjuangan kita bersama.

Berikut laporan dan kondisi internal Gerakan Perjuangan Mahasiswa Demokratik Kota Parepare :

A.     Situasi Daerah kota Parepare Sul-Sel

Problem Demokrasi di Balik Pertumbuhan

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sulawesi Selatan merupakan barometer dinamika sosial politik dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Panas dinginnya suhu politik dan dinamika pembangunan di Sulsel dapat berpengaruh di kawasan sekitarnya.Secara kuantitatif, angka statistik memberikan gambaran positif kinerja pembangunan di Sulsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2007 kinerja pertumbuhan ekonomi Sulsel telah melampaui kinerja nasional. Bahkan, peningkatan pertumbuhan yang tinggi pada 2012 terjadi ketika pertumbuhan nasional menurun. Tingkat kemiskinan provinsi ini juga di bawah level nasional dan cenderung menurun setiap tahun.Demikian halnya tingkat pengangguran terbuka (yang terus berkurang. Tahun 2012 mencapai angka 5,87 persen, padahal, pada 2007 masih 11,25 persen, di bawah tingkat pengangguran nasional sebesar 6,14 persen.Kinerja pertumbuhan ekonomi Sulsel yang positif didorong minat investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor pembangunan sarana fisik (infrastruktur) dan produksi jasa. Angka pertumbuhan tertinggi ada pada sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan yang besarannya mencapai 15,87 persen. Fenomena ini seiring meningkatnya jumlah kelas menengah di sejumlah kota dan kabupaten.

Membaca Sulsel berdasarkan angka-angka statistik yang menjadi indikator kinerja pembangunan, secara umum wilayah ini pantas memperoleh apresiasi. Sayangnya, masih ada sejumlah pekerjaan rumah. Sulsel tampaknya harus terus bekerja keras meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang hingga tahun 2012 masih di bawah capaian nasional. Demikian juga terkait masalah korupsi, konflik sosial, dan proses demokratisasi dalam politik lokal. Hasil penelitian Siti Zuhro (2010) terhadap fenomena politik lokal setelah diterapkannya otonomi daerah mengindikasikan tiga masalah tersebut berkaitan.

Penelitian yang dilakukan di Makassar, Wajo, Bone, dan Parepare itu menunjukkan masih kuatnya sistem kekerabatan. Warisan sistem monarki dan masih eksisnya patronase merupakan tantangan serius bagi masyarakat Sulsel dalam mewujudkan demokratisasi. Politik kekerabatan yang masih berlangsung hingga kini di Sulsel berpotensi menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di beberapa lembaga pemerintahan daerah. Berdasarkan catatan Litbang Kompas, sejumlah kepala daerah memiliki ikatan keluarga dengan tokoh politik Sulsel lainnya.

Konflik dan kekerasan

Di dalam sistem politik kekerabatan yang kental, pembangunan ekonomi Sulsel kerap menorehkan jejak kolusi. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2013 Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, korupsi masih mendominasi sejumlah megaproyek di Sulawesi Selatan. Akibat kontrol yang lemah, sejumlah pejabat daerah tercatat terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Misalnya, kasus korupsi PTPN XIV, pembangunan Celebes Convention Center, proyek Center of Indonesia, dan dana bantuan sosial. Sejumlah anggota DPRD Sulsel, pejabat pemerintah provinsi, dan sejumlah unsur pimpinan bank terindikasi terlibat dalam kasus ini. Kasus korupsi juga menyeret 22 anggota DPRD Kota Parepare 2004-2009 terkait tunjangan perumahan.

Penelitian Siti Zuhro juga mengungkapkan seriusnya fenomena aksi kekerasan atau konflik sosial di Sulsel, baik antarmasyarakat maupun antara masyarakat dan penegak hukum atau pemda. Demokrasi di Sulsel tampaknya belum mampu menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai, seolah demokrasi tersandera oleh sifat temperamental masyarakat lokal.

Beragam kasus pilkada di Sulsel tercatat kerap menimbulkan konflik antar-pendukung yang diiringi kekerasan. Konflik dalam pilkada yang terbilang menonjol adalah saat pemilihan Wali Kota Parepare pada tahun 2013, yang berakhir dengan amuk massa.Di Sulsel, peran elite birokrat dan partai politik sebenarnya sangat besar dalam politik lokal, tetapi kurang signifikan dalam mendorong proses demokratisasi. Partai politik tak mampu menjadi alat pemersatu meski di atas kertas tampak mendominasi suatu wilayah. Faktor figur masih lebih menonjol daripada partai politik.Di sini, tampak bahwa di balik positifnya angka-angka indikator pembangunan Sulsel tidak serta-merta diiringi peningkatan kualitas proses demokratisasi politik lokal, yang dapat berpengaruh pada laju tingkat kesejahteraan masyarakat.

1.      Ekonomi

Seperti yang telah diketahui, angka PDRB merupakan cerminan yang bermanfaat sebagai potret pembangunan yang telah dilaksanakan di daerah, peningkatan atau penurunan angka PDRB (atas dasar harga konstan) merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah, yang angka PDRB ini lazim juga disebut sebagai angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kota Parepare dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2008 sampai dengan 2012 memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,92 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2012 sebesar 7,92 persen, angka tersebut sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang mencapai 7,79 persen. Hingga tahun 2012, ekonomi Kota Parepare terus bertumbuh. PDRB ADH Berlaku Kota Parepare tahun 2012 mencapai nilai sebesar 2.376.521,26 juta rupiah, dan dari tahun 2008 s/d 2012 terus mengalami peningkatan. Namun, jika melihat kontribusi PDRB ADH Berlaku Kota Parepare terhadap PDRB ADH Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 s/d 2012 dapat dikatakan terus mengalami penurunan, jika dirata–ratakan diperoleh angka sekitar 1,51 persen per tahun. Pada tahun 2012, kontribusinya terhadap PDRB ADH Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 1,49 persen mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2011. Sedangkan tahun 2011, kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,51 persen.

Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare lebih rendah 0,46 persen dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kota Parepare pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2011. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kota Parepare selalu tumbuh di atas rata-rata kab/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan kecuali pada tahun 2008 dan 2012 sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan.Telah dijelaskan di atas bahwa pada tahun 2012, PDRB ADH Berlaku Kota Parepare mencapai nilai 2.376.521,26 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2011, angka PDRB ini meningkat cukup signifikan yaitu sekitar 302.965,32 juta rupiah atau naik sekitar 14,61 persen. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007. Selama kurun waktu tersebut, PDRB ADH Berlaku Kota Parepare secara terus-menerus mengalami peningkatan. Sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB Kota Parepare setiap tahunnya juga mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2012, PDRB ADH Konstan 2000 Kota Parepare mencapai 891.923,09 juta rupiah atau naik sekitar 65.436,85 juta rupiah, tumbuh sekitar 7,92 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011.Pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kota Parepare terlihat cukup bervariasi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memperlihatkan pertumbuhan paling tinggi dari sektor lainnya yaitu 15,25 % sedangkan sektor yang pertumbuhannya paling rendah adalah sektor pertanian yaitu 2,49 %. Struktur ekonomi Kota Parepare selama lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran. Pada tahun 2012, kontribusi sektor sekunder dan tersier masih mendominasi dalam pembentukan angka PDRB Kota Parepare. Sektor sekunder sebesar 52,68 persen pada tahun 2012 mengalami pergeseran ke sektor tersier dibandingkan tahun 2011 yang kontribusinya mencapai 54,90 persen. Sedangkan sektor tersier meningkat dari 35,93 persen pada tahun 2011 menjadi 37,20 persen tahun 2012.

Kota Parepare semakin mengukuhkan julukannya sebagai “Kota Niaga”, hal ini dibuktikan dengan tiga nilai share tertinggi PDRB pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, Sektor jasa-jasa dan sektor angkutan dan komunikasi, dimana ketiga sektor tersebut berkaitan erat dalam memperlancar kegiatan ekonomiData bersumber dari buku statistik kota parepare, yang dipublish oleh BPS kota Parepare.

KIPAS (Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya)

Untuk mewujudkan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS), Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare berencana membangun jalan yang menghubungkan kawasan yang berlokasi di jalan poros Parepare-Sidrap tersebut dengan kawasan pelabuhan.
Keberadaan jalan ini dinilai penting guna menghidupkan KIPAS yang saat mulai dilirik sejumlah investor nasional dan internasional. Dikabarkan, perusahaan otomotif terbesar dunia, Toyota Motor Cooporation Jepang akan membangun pabrik toyota di kawasan tersebut. Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, menegaskan bahwa pembangunan akses jalan yang menghubungkan kawasan pelabuhan Parepare dengan kawasan industri penting, guna lebih mengakselarasi perekonomian di daerah ini. Taufan mengungkap, pemerintah daerah juga tengah merancang pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti pasar dan kawasan pergudangan.

Untuk itu, di tahun 2014 ini Pemkot, kata dia, telah memprogramkan pembangunan jalan beton Mattirotasi sepanjang 900 meter melengkapi pembangunan jalan beton tahun 2013 lalu sepanjang dua kilo meter. Pemkot, ujar Taufan, juga akan melanjutkan pembangunan akses jalan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) ke perbatasan Kabupaten Pinrang sepanjang 200 meter. Jalan ini kelak akan menjadi penghubung kawasan. pelabuhan dengan KIPAS.Untuk pembangunan jalan perbatasan Pinrang ke kawasan industri diprediksi mencapai empat kilo meter, dengan anggaran bersumbe dari APBD Kota Parepare. Taufan menjelaskan, keberadaan KIPAS penting guna mendukung letak dan fungsi Kota Parepare sebagai sentra pengembangan ekonomi kawasan, serta memperkuat koridor ekonomi di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ia berharap, ke depan Parepare tidak hanya menjadi tempat pengapalan berbagai komoditas daerah tetangga, tetapi menjadi industri hilir yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian dan perkebunan daerah tetangga menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan menjadi produk unggulan Sulawesi Selatan. Kawasan industri terbesar kedua di Sulsel setelah KIMA Makassar saat ini mendapat perhatian serius dari Presiden Direktur Toyota Motor Cooporation Jepang. Beberapa waktu lalu,  orang nomor satu perusahaan yang berpusat di Kota Aichi Jepang ini melakukan kunjungan langsung ke KIPAS. Rencananya, Toyota akan membangun pabrik galangan kapal di Kota Parepare. Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang menghadiri peringatan HUT Kota Parepare, menjelaskan, posisi Kota Parepare yang strategis bisa meng-energizer perekonomian Sulawesi Selatan. Ia memuji pertumbuhan ekonomi  Parepare yang dinilainya cukup pesat dan surprise karena mampu menembus angka 8 persen pada tahun 2013 lalu. Pada kesempatan ini, Syahrul meresmikan Pasar Modern Lakessi, Masjid Agung dan Rumah Potong Hewan, dengan nilai anggaran mencapai 100 miliar lebih.

2.       Politik

Dalam melaporan gambaran situasi poltik kota parepare, kami lebih memfokuskan kepada persoalan pileg 2014 kemarin dan situasi menjelang pilpres 2014 yang akan di laksanakan tanggal 9 nanti. Pileg 2014 kota parepare Berdasarkan hasil hitung cepat (Quick Count) sementara, yang dilakukan sejumlah lembaga, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) terancam tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat. Perolehan suara dua parpol tersebut berdasarkan hasil hitung cepat sementara masih di bawah syarat ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.
Hasil Hitung Cepati, menyebutkan, berdasarkan data yang terkumpul hingga sebesar 65 persen, PKPI berada di urutan buncit dengan 0,88 persen suara, sementara PBB sebesar 1,52 persen. Demikian halnya hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia yang ditayangkan beberapa media. Berdasarkan data yang terkumpul sebesar 79,8 persen. PKPI berada di urutan paling bawah dengan angka 0,97 persen dan PBB 1,34 persen. Namun, ada ambang kesalahan dari hasil hitung cepat ketiga lembaga itu yang bisa menaikkan hasil akhir atau bahkan malah menurunkan. Hasil hitung cepat itu juga bukan hasil resmi lantaran hasil resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD, parpol mesti melewati ambang batas sebesar 3,5 persen untuk lolos ke DPR. Pada pemilu 2009, ambang batas DPR masih di angka 2,5 persen.

Data dari lembaga surpei resmi kota Parepare menunjukkan bahwa dari ± 140. 000 juta jiwa penduduk Kota Parepare 55 % berpihak kepada Jokowi Jk dan 32 % memilih Prabowo Hatta dan 13 % belum menentukan pilihannya. Terlihat jelas perbedaan yang signifikan dari hasil survei suara pemilih penduduk Kota Parepare menjelang pilpres 2014. Semua itu pastinya bukan hanya karena tokoh dan figur Jusuf Kalla yang notabenenya warga Bugis makassar tapi juga karena instruksi-instruksi pusat sendiri dari berbagai elemen Masyarakat dan berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di kota parepare. Kota parepare yang lebih kental dengan keagamaannya bahkan di kenal sebagai kota Muhammadiyah memang terdapat banyak elemen/ormas dan organisasi mahasiswa/pemuda yang berbackground agama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa organisasi islam terbesar di indonesia menginstruksikan kepada seluruh organisasi mahasiswa dan pemuda yang berorientasikan islam agar memihak kepada No. Urut 2 yaitu Jokowi JK.

Bersinggungan dengan politik Alternativ yang di gencarkan sudah lama, juga tak mampu memberikan dampak positif terhadap kesadaran dan sikap masyarakat/penduduk kota parepare. Dengan itu perlu kiranya kedepannya kita bangun bersama step by step agar dapat membongkar kesadaran Masyarakat pada umumnya terhadap pergulatan elit politik borjuasi di Indonesia sehingga mampu memberikan anggapan bahwa perlu kiranya kita membangun partai yang berbasis atau berorientasikan kerakyatan.

B.     Situasi Internal Gerakan Perjuangan Mahasiswa Demokratik Parepare

Berbagai macam polemik pasti akan selalu menghiasi gerakan kita, tak terkecuali GPMD Parepare yang merupakan Organisasi yang masih berumur jagung ini. Sama halnya yang kami sampaikan di pertemuan kemarin bahwa sudah tak terelakan lagi jika berbagai macam kecaman dan intimidasibanyak di alami dalam proses pembangunannya, namun dengan semangat dan suport dari kawan-kawan juga akhirnya kami bisa tetap bertahan dalam tekanan.Setelah melalui masa yang sudah hampir setahun, Gerakan ini justru lebih memperlihatkan kemundurannya. Secara organisasional tdk berjalan seperti regulasi yang telah di buat sebelumnya, semua itu karena gerakan ini masih di kategorikan sedang membangun pondasi belum sampai kepada menjalankan organisasi. Maka jelas jika halangan silih berganti menghiasi dinamika gerakan GPMD Parepare. Jelas ini adalah kesalahan kami sendiri yang bisa di bilang terlalu terburu-buru untuk segera memformalkan gerakan, tapi itu hanya tinggal sesalan yang tak terlalu kami pusingi, karena justru semakin menantangnya proses membangun ini, justru lebih banyak memberikan kepada kami semua sikap revolusioner dan bagaimana kemudian kita mampu membangun dan mempertahankan hingga mengembangkannya.

Memandang situasi gerakan mahasiswa di kota Parepare, bisa di bilang bahwa gerakan mahasiswa sekaran ini sedang mengalami masa-masa galaunya. Semua itu pastinya karena tidak adanya kesigapan dalam mengambil sikap ketika ada issue-issue nasional maupun lokal, dan tidak produktifnya mahasiswa secara individual maupun secara organisasi. Dan juga jelas yaitu seperti yang kita ketahui bersama bahwa keeksistensian Organisasi ekstra kampus seakan telah mati suri dan semua itu karena hegemoni NKK/BKK dan regulasi kampus yang memaksa mahasiswa untuk lebih fokus terhadap Akademisnya semata. Dan oleh karena itu kami yang notabenenya satu-satunya Gerakan (Kiri) di Parepare musti terus mengembangkan sikap progresif revolusioner sehingga mampu bertahan di kondisi seperti ini bahkan justru menjadikannya momen penting untuk lebih memperluas jaringan dengan berbagai kampus yang belum pernah sama sekali kami garap.

Tak banyak yang musti kami gambarkan tentang Organisasi yang masih terbilang mudah ini, untuk itu perlu kami laporkan bahwa :

1.      Kondisi internal Organisasi

a.      Keanggotaan

-          Total keseluruhan yang telah bergabung = 19 Orang

-          Total status CA = 2 Orang

-          Total anggota yang aktif = 11 Orang

2.      Agenda internal

a.      Pertemuan nasional januari 2014 (terlaksana)

b.      Pendidikan CA 23-24 Mei 2014 (terlaksana)

c.       Menyelenggarakan diskusi terbuka dengan beberapa Organisasi Mahasiswa 7 Juni (terlaksana)

d.      Pendidikan CA di Masa Penerimaan Mahasiswa Baru (belum terlaksana)

e.      Road to campus bulan Agustus (belum terlaksana)

Kemudian perihal pertemuan nasional atau Kongres SGMK kami khawatir tidak dapat berpartisipasi, lebih jelasnya kami mungkin tidak bisa menghadiri pertemuan yang di maksud. Pastinya di karenakan karena secara finansial kami belum mampu, dan lebih penting kami ingin terfokus kepada pembangunan GPMD Parepare kedepannya mengingat 3 Orang dan salah satunya adalah Sekjend telah mengundurkan diri dari gerakan dengan alasan yang cukup logis, dan membuat kami tak mampu untuk menghalangi kehendaknya.

Tapi untuk sikap kolektif dan kebersamaan yang berusaha kami coba perlihatkan, kami akan tetap mengusahakan itu sehingga nantinya ada salah-satu dari kami yang bisa menghadiri pertemuan tersebut.

Mungkin hanya itu yang bisa kami laporkan perihal gambaran situasi daerah dan situasi dan kondisi secara organisasional Gerakan Perjuangan Mahasiswa demokratik GPMD Kota Parepare. Semoga apa yang kita impikan kedepannya dapat segera tercapai.

Terima Kasih, Salam Pelopor.....!!!

Ketua Umum                                                                                             PJ Sekretaris jendral

Abd. Rahman/Ammank                                                                            Ahmad Audah Elfikri